DPMPTSP Kota Surabaya -  Badan Keahlian DPR Republik Indonesia melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang melaksanakan kegiatan diskusi dan konsultasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya pada Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Rombongan disambut langsung oleh Kepala DPMPTSP Kota Surabaya, Lasidi, S.T., M.T., yang menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Dalam kesempatan tersebut, pihak DPR RI menggali berbagai informasi terkait implementasi kebijakan pelayanan publik di daerah, termasuk inovasi dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas sejumlah aspek penting, seperti standar pelayanan, sistem pengaduan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung efisiensi layanan. DPMPTSP Kota Surabaya juga memaparkan berbagai terobosan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, termasuk integrasi layanan berbasis digital.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, rombongan diajak meninjau langsung fasilitas pelayanan publik yang menjadi unggulan Kota Surabaya. Kunjungan dimulai dari Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, yang menjadi pusat layanan terpadu berbagai instansi dalam satu lokasi. Di tempat ini, rombongan melihat langsung proses pelayanan yang terintegrasi dan ramah masyarakat.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi Surabaya Kriya Galeri (SKG), yang menjadi wadah promosi dan pengembangan produk UMKM Kota Surabaya. Kunjungan ini memberikan gambaran tentang sinergi antara pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil pemantauan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pelayanan publik secara nasional. Selain itu, praktik baik yang diterapkan di Surabaya diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.