Berita Terkini
DPMPTSP Surabaya Gelar Bimtek LKPM TW I Tahun 2026, Perkuat Pemahaman Perizinan Berbasis Risiko
Sosialisasi & Konsultasi terkait Perizinan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) Pada Pemerintah Kota Surabaya
Audiensi dan Benchmarking Bersama Pemerintah Kota Surabaya Dalam Rangkaian Kunjungan Kerja Pemerintah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan
Studi Banding TP2DD Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung di Surabaya: Dalami Digitalisasi Layanan Publik dan Inovasi E-Government
MPP Siola Surabaya Dinilai Ombudsman RI Jawa Timur, Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik


Berita dan Artikel
Kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso ke DPMPTSP Kota Surabaya
- By -
- 27 February 2026
DPMPTSP Kota Surabaya - Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPMPTSP Kota Surabaya pada Rabu, 25 Februari 2026. Agenda ini difokuskan pada kegiatan berbagi informasi dan pengayaan referensi terkait strategi peningkatan investasi serta pengawasan penanaman modal guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Rombongan Komisi I diterima langsung oleh Hefli Syarifuddin Madjid, S.E., M.Si., selaku Koordinator Ketua Tim Kerja Penanaman Modal. Dalam sambutannya, Rombongan Komisi I diterima langsung oleh Hefli Syarifuddin Madjid, S.E., M.Si., selaku Koordinator Ketua Tim Kerja Penanaman Modal. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kolaborasi dan pertukaran praktik baik antar daerah menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola investasi yang efektif, transparan, dan berdaya saing. Dalam diskusi tersebut, DPMPTSP Kota Surabaya memaparkan sejumlah strategi yang telah diterapkan untuk mendorong realisasi investasi. Upaya tersebut meliputi penyederhanaan prosedur perizinan berRombongan Komisi I diterima langsung oleh Hefli Syarifuddin Madjid, S.E., M.Si., selaku Koordinator Ketua Tim Kerja Penanaman Modal. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kolaborasi dan pertukaran praktik baik antar daerah menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola investasi yang efektif, transparan, dan berdaya saing. Dalam diskusi tersebut, DPMPTSP Kota Surabaya memaparkan sejumlah strategi yang telah diterapkan untuk mendorong realisasi investasi. Upaya tersebut meliputi penyederhanaan prosedur perizinan berusaha, optimalisasi pelayanan berbasis digital, hingga penguatan sistem pengawasan penanaman modal secara berkala. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menarik investor, tetapi juga memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. usaha, optimalisasi pelayanan berbasis digital, hingga penguatan sistem pengawasan penanaman modal secara berkala. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menarik investor, tetapi juga memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. ia menyampaikan bahwa kolaborasi dan pertukaran praktik baik antar daerah menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola investasi yang efektif, transparan, dan berdaya saing. Dalam diskusi tersebut, DPMPTSP Kota Surabaya memaparkan sejumlah strategi yang telah diterapkan untuk mendorong realisasi investasi. Upaya tersebut meliputi penyederhanaan prosedur perizinan berusaha, optimalisasi pelayanan berbasis digital, hingga penguatan sistem pengawasan penanaman modal secara berkala. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menarik investor, tetapi juga memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.
Selain itu, aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian utama. Penguatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis dan pembinaan berkelanjutan dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor penanaman modal. Di sisi lain, pelaku usaha juga didorong untuk memahami kewajiban pelaporan serta ketentuan investasi agar tercipta iklim usaha yang sehat dan kondusif.
Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso menyambut baik berbagai inovasi dan langkah strategis yang telah dijalankan DPMPTSP Kota Surabaya. Melalui kunjungan ini, diharapkan terdapat transfer pengetahuan yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah Bondowoso.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, dengan harapan sinergi antar pemerintah daerah semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian daerah.